BALI. Pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal, dan informal masuk dalam usulan rancangan Post 2015 Development Agenda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika ini disahkan, program PAUDNI akan memiliki “payung” pada tingkat konvensi internasional.
Demikian dinyatakan oleh Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Dra. Nina Sardjunani, MA kepada peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program antar Wilayah Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) Tahun 2013 di Bali, Selasa (25/6).
Nina menyatakan, jika sebelumnya hanya pendidikan dasar yang tercantum dalam MDGs, selanjutnya pendidikan sepanjang hayat dan prapendidikan dasar diusulkan sebagai konvesi internasional pasca 2015. Rancangan itu telah disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Presiden Lybia dan Perdana Menteri Inggris kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan sampai usia lanjut, merupakan pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang pendidikan nonformal dan informal. Demikian juga prapendidikan dasar, yang artinya adalah PAUD. Ini adalah wilayah kita. Kita harus berbahagia karena PAUDNI mendapatkan payung yang jelas selain RPJM 2010-2014,” kata Nina. Dengan demikian, lanjut Nina, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan program PAUDNI.
Saat ini, menjelang tahun 2015, negara-negara anggota PBB tersebut mulai merancang target baru yang sering disebut Post 2015 Development Agenda. Ini merupakan tindak lanjut dari MDGs yang berisikan target-target pencapaian untuk tahun 2015.
MDGs disepakati 189 kepala negara dan perwakilan dari negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000. Di dalamnya terdapat delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Salah satunya adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu.
Selaraskan RPJM
Pada kesempatan itu, Nina juga mennyerukan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional selaras dengan RPJM Provinsi dan RPJM Kota/Kabupaten. “Harus ada sinergitas antara target daerah dengan target nasional, sehingga pencapaian target nasional tidak akan meleset,” kata Nina.
Misalnya dalam penuntasan buta aksara, perlu dipetakan berapa jumlah buta aksara dan target yang harus dicapai. Tentunya, target itu harus selaras dengan RPJM Nasional yang menargetkan angka buta aksara tinggal 4,18 persen pada 2014. Dalam pencapaian target itu, diperlukan pula sinergi antara pembiayaan dari Ditjen PAUDNI (APBN) dan APBD.
“Dengan demikian, pemerintah daerah mencapai kinerja yang lebih baik dan dapat meningkakan indeks pembangunan manusianya,” ujarnya. (Dina Julita/HK)
0 komentar:
Posting Komentar